Parlemen Virtual

“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri (23), kreator konten yang juga penyelenggara kanal diskusi di platform tersebut, seperti dikutip The New York Times.

Sid Ghimiri berbicara tentang sesuatu yang baru sama sekali kaitan demokrasi dan teknologi digital. Dan, itu dimulai di Nepal, negaranya. Teknologi digital telah benar-benar berfungsi untuk praktik politik.

Pemilu ala Gen Z Nepal ini adalah rangkaian     perubahan yang sedang diperjuangkan di negara itu. Bermula dari kebijakan pemerintah Nepal melarang sekitar 26 aplikasi media sosial besar, termasuk Facebook, WhatsApp, dan Instagram, maka muncul protes luas yang dipimpin generasi muda, terutama Gen Z. Mereka menuntut kebebasan digital dan partisipasi dalam politik. Ini boleh dikatakan bagian pula dari perkembangan demokrasi di era ini.

Kekuatan massa yang dimotori oleh Gen Z telah berhasil meruntuhkan kekuasaan struktural pemerintah. Kekuasaan berhasil direbut oleh massa. Tapi, sebagai negara, pemerintahan harus tetap ada. Maka, diselenggarakan lah Pemilu untuk memilih pemimpin baru. Tidak ada kampanye. Tidak pula ada semacam KPU. Tidak ada TPS-TPS. Tidak ada politik uang. Yang ada adalah parlemen virtual, yaitu “Discord”. 

Server-server besar dibuka, menjadi ruang diskusi publik yang menampung ribuan orang. Melalui kanal-kanal khusus, pengguna berbagi informasi, mengatur strategi protes, hingga mengadakan jajak pendapat. Salah satu polling terbesar, yang diikuti lebih dari 7.000 orang, menghasilkan dukungan mayoritas bagi Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal. Pilihan ini kemudian terwujud dalam realitas politik ketika Karki, seorang perempuan yang dihormati resmi dilantik sebagai perdana menteri interim.

Fenomena ini memperlihatkan kekuatan demokrasi digital: memperluas partisipasi warga, mempercepat arus komunikasi, dan menciptakan transparansi relatif dalam pengambilan keputusan.

Tapi, ini dapat terjadi ketika kedaulatan itu benar-benar ada pada massa atau publik. Dan, seolah sudah menjadi kodrat, orang banyak tidak dapat memerintah secara langsung. Pemerintahan selalu dibutuhkan untuk mengelola kedaulatan publik. 

Maka, ini jadi pelajaran penting: antara rakyat dan pemerintahan adalah dua unsur yang mesti memiliki relasi yang setara dan partisipatif. Sebab dalam logika demokrasi - beda dengan monarkhi yang diperintah oleh bangsawan - orang-orang di pemerintahan adalah juga rakyat yang mendapat tugas untuk mengelola kekuasaan bagi kepentingan bersama. 

Dan, kekuasaan massa rupanya akan selalu muncul ketika rakyat di pemerintahan sudah lupa diri, lupa kalau mereka sejatinya adalah juga rakyat. Di Nepal Discord menjadi parlemen virtual di mana kekuasaan publik dinyanyikan.